TWK Selamat datang siswa bimbel Raja Wiksa. Selamat mengerjakan ujian. Jangan lupa berdoa dan kerjakan soal ujian ini dengan jujur. Nama Email 1. Usaha-usaha pemerintah militer Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia adalah, kecuali ... Mengijinkan menyanyikan lagu garuda pancasila Mengijinkan berbahasa belanda Meningkatkan pendidikan tanpa membedakan golongan Mempertebal rasa kebangsaan Indonesia Mengijinkan Sang Merah Putih berkibar disamping bendera Jepang 2. Sebagai hukum dasar UUD juga sebagai alat kontrol, artinya ... UUD merupakan sumber hukum tertulis (tertinggi) mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan UUD 1945. UUD merupakan landasan hukum sebagai dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara harus dilaksanakan dan ditaati. UUD bersifat mengikat terhadap Pemerintah, setiap Lembaga Negara/Masyarakat, setiap WNRI dan penduduk di RI. 3. Pada tanggal 7 September 1944, dibentuk badan yang bernama Dokuritsu Zyunbi Choosakai (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI) yang diketuai oleh ? Add description here! Ir. Soekarno Drs. Moh. Hatta, Dr. Radjiman Wedyodiningrat Moh. Yamin R.P. Soeroso b. 4. Berdasarkan pengertian pokoknya, Pancasila dalam bentuknya yang sekarang ini berfungsi antara lain: Sebagai etika pergaulan Sebagai alat pengayoman Sebagai pandangan bernegara Sebagai dasar yang statis Sebagai penuntun proklamasi. 5. Tujuan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah ... Membentuk kabinet Mempersiapkan masalah ketatanegaraan Mempersatukan seluruh potensi rakyat Merumuskan dasar Negara Mempersiapkan proklamasi kemerdekaan 6. Perjanjian antara Indonesia -Belanda pada masa mempertahankan Republik Proklamasi yang menghasilkan pengakuan de fakto RIS terhadap Jawa, Madura dan Sumatra ialah ... Perjanjian Linggarjati Konferensi Den Haag KMB Perjanjian Renvile Perjanjian Balibo 7. Kitab-kitab sastra yang diciptakan pada jaman Majapahit, kecuali... Kitab Pararaton Kitab Negara Kertagama Kitab Jayabaya Kitab Sundayana Kitab Sutasoma 8. Keruntuhan kerajaan Demak setelah terjadinya perang saudara dan melemahnya struktur pemerintahan federasi membawa dampak yaitu.. Pusat kekuasaan berpindah ke daerah pedalaman Jawa Timur tidak ada lagi kerajaan yang mampu menguasai perdagangan internasional Tidak adanya lagi kerajaan maritim yang besar Munculnya kerajaan-kerajaan yang sanggup menghadapi bangsa asing Tidak ada lagi kerajaan yang sanggup menghadapi bangsa asing 9. Presiden dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh menterimenteri.... Menteri adalah wakil partai politik pendukung Presiden; Menteri memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat; Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden; Menteri yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sidang kabinet. menteri kabinet bersama kapolri 10. Pokok pikiran ketiga, yang terkandung dalam Pembukaan UndangUndang Dasar 1945 ialah.... "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”. "Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". “Negara hendak mendepankan hak asasi manusia” Ialah "negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. "Negara ... begitu bunyinya ... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." 11. Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah ... Menyusun pembentukan negara Merumuskan Dasar Filsafat Negara Mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Merumuskan tujuan Dasar Negara Indonesia Untuk mempelajari hal -hal yang penting mengenai masalah tata pemerintahan Indonesia Merdeka 12. Salah satu perwujudan dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila adalah... Toleransi tertutup Sikap otoriter Individualisme arogansi 13. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, untuk pertama kalinya Presiden dan Wakil Presiden diangkat oleh ... Majelis Permusyawarahan Rakyat Komite Persiapan Nasional Indonesia Pusat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Badan Penyelidik Usaha -Usaha Kemerdekaan Indonesia 14. Hasil persetujuan Linggarjati (1947) memutuskan, kecuali ... Pemerintah Belanda mengakui RI secara de facto, meliputi Jawa, Madura, dan Sumatra RIS dan Pemerintah Belanda merupakan Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Juliana sebagai kepala UNI RIS mempunyai wakil dalam parlemen Belanda Rencana dibentuknya negara bagian di Indonesia Akan segera diben tuk Republik Indonesia Serikat 15. Dalam sengketa Indonesia -Belanda, Australia muncul sebagai pihak ketiga, dalam Komisi Tiga Negara , dua negara yang lain adalah … belgia, AS AS, Australia Swedia, AS AS, China China, Inggris 16. Kedudukan hukum Pancasila ialah... Sebagai konstitusi negara Sebagai sumber dari segala sumber hukum negara Sebagai sumber hukum dasar nasional Sebagai sumber dari segala sumber hukum Sebagai konvensi. 17. Demokrasi yang dianut Bangsa Indonesia saat ini adalah demokrasi …. Parlementer Liberal Terpimpin Individualis Pancasila 18. Latar belakang dikeluarkannya dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah ... Instabilitas dalam bidang politik dominasi PKI Konstituante belum berhasil membuat konstitusi baru Parlemen terlalu kuat Kehidupan ekonomi Indonesia terbengkalai 19. Dalam kurun waktu 1945-1949 terjadi hal-hal sebagai berikut:... Lembaga-lembaga tinggi negara sudah dibentuk berdasarkan ketentuan UUD 1945. Sejak tanggal 14 Nopember 1945, kekuasaan pemerintah dipegang oleh Presiden. bersama MPR. konstitusi menjadi UUDS Diperlakukan pasal V Aturan Peralihan UUD 1945 (asli). Komite Nasional Pusat yang semula hanya sebagai pembantu Presiden menjadi badan yang memegang kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara. 20. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 telah menghasilkan keputusan penting bagi kehidupan kenegaraan Indonesia, yaitu … Penggantian anggota PPKI Penetapan anggota PPKI Persetujuan anti penjajahan Pembubaran BPUPKI Pengesahan UUD 1945 21. Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila.... Telah mendapat keputusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Agung untuk memerika, mengadili, dan memutus pendapat DPR Diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden; Diusulkan Dewan Perwakilan Daerah, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; Diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum; 22. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI adalah badan yang bertugas ... menetapkan UUD 1945 Menyusun Rancangan Pasal-pasal UUD 1945. Menyusun Rancangan Pembukaan UUD 1945 menyusun dasar negara Menyusun Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka; 23. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah.... Pimpinan DPR secara bersama-sama; Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama sama; Ketua Mahkamah Agung. menteri dalam negeri bersama kapolri Pimpinan MPR secara bersama-sama; 24. Berikut ini merupakan akibat dari pelaksanaan tanam paksa di Indonesia Persiapan kearah modernisasi Kecaman hebat dari golongan liberal Belanda Kelaparan terjadi di Cirebon, Demak dan Grobogan Pengurangan produksi komoditi ekspor Masyarakat Indonesia menjadi makmur 25. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain.... Mengadili sengketa peraturan pelaksanaan tentang otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama. mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undangundang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang; menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar; Untuk mengadili pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara; mengadili tindak pidana korupsi 26. Meskipun Sebagai suatu paham filosofis, Pancasila mengandung dua pengertian pokok, yaitu... Sebagai norma kesusilaan dan sebagai norma sopan santun. Sebagai ilmu filsafat dan sebagai tuntunan hidup. Sebagai hukum dasar dan sebagai ajaran moral. Sebagai ideologi dan dasar hukum Sebagai pandangan hidup dan sebagai dasar negara. 27. Yang termasuk penyebab kemunduran VOC adalah... Sesuai dengan semangat liberalisme dalam ekonomi Anggaran untuk pegawai terlalu kecil Hasil ekspor yang semakin menurun Banyaknya anggota VOC yang korupsi VOC mengalami surplus keuangan 28. Kedudukan dan wewenang Komisi Yudisial.... Mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. lembaga pengawas Bebas dari kekuasaan-kekuasaan Negara lainnya dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan; Lembaga peradilan yang mandiri sejajar dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi; Komisi independen yang berwenang mengawasi lembaga-lembaga Negara; 29. Selain berdasarkan peranannya dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, fungsi Pancasila dapat dibedakan pula berdasarkan : Bunyi rumusannya Sejarah penyusunannya lambangnya Susunan sila-silanya. Lingkup jangkauan sasarannya 30. Rafles yang menjadi Gubernur Inggris di Indonesia (1811 -1816) mengadakan beberapa perubahan, antara lain perubahan dalam bidang ekonomi sep erti ... Penyerahan hasil bumi Pengusaha pribumi memperoleh kembali kekuasaan untuk mengatur pajak wilayahnya Pemerintah menjadi pemilik seluruh tanah dan yang menggarap tanah harus membayar sewa Kerja paksa atau rodi dikurangi Rakyat diharuskan menanam tanaman yang telah ditentukan oleh pihak penguasa kolonial 31. Indonesia sebagai negara kesatuan, sejak tanggal 27 Desember 1949, berubah menjadi negara Federal Republik Indonesia Serikat (RIS). Dalam periode ini… Kontitusi RIS diberlakukan di seluruh Wilayah Indonesia Timur, kecuali negara bagian Republik Indonesia (Jogjakarta) tetap memberlakukan UUD 1945. Presiden sebagai kepala pemerintahan, bertanggung jawab kepada MPR. konstitusi RIS berbentuk negara kesatuan Konstitusi RIS menganut sistem presidensial. rancangan konstitusi RIS disepakati bersama antara wakil-wakil pemerintah Republik Indonesia (Jogjakarta) dengan wakil-wakiI pemerintah negara-negara bagian RIS lainnya yaitu wakil-wakil pemerintah negara BFO. 32. konsekuensi logis dengan dituangkannya rumusan pancasila ke dalam pembukaan UUD 1945 yaitu... pancasila berwujud dan bersifat filosofis dan secara praktis nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup bangsa Indonesia pancasila harus dapat dilestarikan dan diwariskan kepada generasi penerus nilai-nila pancasila harus dilaksanakan secara benar dan konsekuen pancasila secara yuridis konstitusional telah secara formal menjadi Dasar Negara Republik Indonesia pancasila resmi menjadi pandangan hidup bangsa 33. UUD Sementara 1950 berlaku sejak berlakunya sejak …. Dekrit Presiden 5 Juli 1950 17 September 1950 27 Desember 1950 18 Agustus 1945 17 Agustus 1950 34. Makna yang terkandung dalam Alinea kedua adalah menunjukkan.... Tujuan nasional negara Indonesia dirumuskan dengan "... Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...". Mengandung suatu pernyataan subyektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan. Alinea ini mengungkapkan suatu dalil obyektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia Menunjukkan kebanggaan dan penghargaan kita akan perjuangan bangsa Indonesia selama ini. 35. Propaganda pemerintah Jepang di Indonesia dikenal dengan Gerakan 3A. Pada tahun 1943, gerakan ini diubah menjadi Putera dan beranggotakan tokoh -tokoh pergerakan nasional di bawah ini, kecuali Muhammad Hatta Ki Hadjar Dewantoro Ki Haji Mas Mansyur Muhammad Yamin Soekarno 36. Pokok-pokok pikiran yang mengandung pancaran dari falsafah negara, Pancasila, terkandung dalam.... Alinea 1 Alinea 2 Alinea 1 dan 4 Alinea 3 Alinea 4 37. Panitia Kemerdekaan Indonesia/PPKI), bertugas mengatur pemindahan kekuasaan (transfer of authority) dari Pemerintah Jepang kepada Pemerintah Indonesia, yang ketua dan wakilnya ... Mr. A. Subardjo dan Mr. A. A. Maramis Mr. Muh. Yamin dan Prof. Soepomo Dr. Radjiman Wedyodiningrat dan R.P. Soeroso, Ir. Soekarno dan Mr. Muh. Yamin Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta. 38. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, yang secara harfiah berarti: Lima pokok pikiran lima norma Lima asas atau lima dasar Lima pedoman. Lima petunjuk 39. Menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sebagai cerminan dari prinsip kabinet …. terpimpin kuasi parlementer parlementer presidensiil kuasi presidensiil 40. Pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo I telah diupayakan dengan system ekonomi baru yang disebut system Ali Baba Tujuannya adalah ... Memajukan Pengusaha non -pribumi Memajukan pengusaha pribumi Meningkatkan hubungan perdagangan dengan Belanda Meningkatkan hubungan dagang dengan Cina Meningkatkan peranan pengusa ha nonpribumi dan pribumi 1 out of
