TWK 3 Selamat datang Siswa Bimbel Raja Wiksa Nama Email 1. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara republik Indonesia sejak .... 18 Agustus 1945 17 Agustus 1945 14 Agustus 1945 1 Juni 1945 16 Agustus 1945 2. Pancasila merupakan kesepakatan nasional bangsa baik sebelum maupun sesudah proklamasi. Hal ini merupakan fungsi dan peranan Pancasila sebagai .... Perjanjian luhur Kepribadian bangsa Dasar negara Sumber dari segala sumber hukum Pandangan hidup 3. Pancasila merupakan pedoman yang bisa dilakukan oleh manusia biasa. Hal ini merupakan .... hubungan wajar yang tibal balik Kodrat manusia Indonesia Pelaksanaan yang manusiawi Penuntun sikap dan tingkah laku manusia Indonesia Petunjuk perilaku manusia pada umumnya 4. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki nilai- nilai dasar yang bersifat dinamis, artinya .... dapat menyaring ideologi lain yang sejenis berkembang sesuai dengan perubahan dan tuntutan masyarakat kaku dalam penerapannya menghasilkan sifat fanatik yang tidak logis bertentangan dengan ideologi lain di dunia 5. UUD 1945 (sebelum amandemen) mengandung pasal- pasal yang terlalu fleksibel sehingga .... mendorong berkembangnya korupsi mendorong perpecahan mudah ditafsirkan menjadikan multitafsir (leih dari satu tafsir) sulit dipahami 6. Asal usul Pancasila menurut causa Formalis berarti .... Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri Dasar negara Pancasila ang sah dibentuk dari calon dasar negara . Ideologi Pancasila merupakan gabungan dari ideologi bangsa di dunia Pancasila terdapat pada adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama bangsa Indonesia itu sendiri. Rumusan Pancasila dibentuk sebagaimana yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 7. Sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain di dunia merupakan penjabaran Pancasila sila .... keempat pertama ketiga kelima kedua 8. Memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa merupakan wujud sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ke .... 4 3 1 5 2 9. Peristiwa yang melatarbelakangi dibentuknya Pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukittinggi adalah Konfferensi Meja Bundar Perjanjian Renville Agresi Militer Belanda II Agresi militer Belanda I Perjanjian Roem Royen 10. Suatu batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil ke arah laut disebut batas ... Daerah Pabean Zona Ekonomi Ekslusif Landas kontinen Laut Teritorial Batas kedaulatan 11. Wawasan Nusantara memiliki kedudukan penting sebagai .... pandangan masyarakat Indonesia dasar penghayatan terhadap nilai- nilai Pancasila tolak ukur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara landasan dasar dari setiap perilaku dalam kehidupan sehari- hari landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional 12. Berikut ini merupakan wujud sikap menjunjung tinggi nilai persatuan Indonesia adalah .... selalu mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan lingkungan masyarakatnya tidak memaksakan agama atau kepercayaannya kepada orang lain mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama memperlakukan setiap orang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhlk Tuhan yang Maha Esa 13. Tujuan yang paling tepat dilakukannya Amandemen UUD adalah .... Mempertahankan tradisi dan budaya bangsa Merevisi kesalahan- kesalahan aturan dalam UUD 1945 Mengubah pembukaan UUD 1945 Mengubah semua aturan yang berlaku dengan aturan yang baru dan lebih update Menyempurnakan berbagai aturan sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa 14. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945, setelah diamandemen anggota MPR terdiri atas .... DPR dan DPD anggota partai politik DPR dan presiden DPR dan Presiden Presiden dan menteri 15. Hasil kerjasama dan hubungan antara sesama negara ASEAN adalah .... batas regional yang jelas makin berkembangnya pembangunan kawasan yang tertata lingkungannya pertahanan keamanan yang kuat stabilitas regional yang selaras 16. Unsur-unsur adanya Negara adalah .... Wilayah, UUD, rakyat Rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat Rakyat, kepala negara, UUD Penduduk, kedaulatan, pengakuan luar negeri Rakyat, wilayah, pengakuan luar negeri 17. Hal yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru adalah ... System anggaran belanja Negara yang berimbang Politik ekonomi berdikari Tidak menjaga kestabilan harga pengadaan 9 bahan pokok Politik bebas aktif ekonomi \Nasionalisasi perusahaan asing 18. Perhatikan hal- hal berikut ini, (1) masih bersifat umum dan belum operasional (2) diperlukan perumusan aturan pelaksana sebagai penjabaran dari Pancasila dan UUD 1945 (3) konsep nilai tidak dapat diubah lagi, perubahan nilai sama saja dengan membubarkan negara Kesatuan RI Ciri- ciri nilai diatas merupakan bentuk dari nilai .... dasar instrumental vital fundamental praksis 19. Masyarakat yang dicita- citakan dalam ideologi Pancasila adalah masyarakat yang dijiwai dan mencerminkan nilai- nilai dasar yang terkandung dalam pancasila yaitu .... masyarakat yang bersatu dalam perbedaan masyarakat yang berkedaulatan rakyat dengan mengutamakan musyawarah dan berkeadilan sosial semua jawaban benar masyarakat yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa masyarakat yang bertoleransi, menjunjung tinggi nilai- nilai kemanusiaan 20. Kebebasan beragama diartikan sebagai kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hal ini dijamin oleh pemerintah melalui .... Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 21. Amandemen (perubahan) pertama UUD 1945 dalam sidang tahunan MPR RI Tahun 1999 mencakup pasal .... 3, 6, 8, 11, 16, 23, 24 25, 31, 32, 33, 34, dan 37 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30 dan 36 1, 3, 6, 7, 11, 17, 22, 23, dan 24 5, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 20 dan 21 . 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 21 22. Di bawah ini yang bukan merupakan batas- batas keterbukaan ideologi Pancasila adalah Larangan terhadap ideologi komunis Penciptaan norma baru tanpa harus melalui konsensus Stabilitas nasional yang dinamis Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat Mencegah berkembangnya paham liberal 23. Bentuk negara Indonesia sebagai NKRI diatur pada Pasal .... UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) Pasal 2 ayat (1) Pasal 2 ayat (2) Pasal 1 ayat (3) Pasal 1 ayat (2) 24. Perhatikan peraturan perundang- undangan berikut ini, (1) Ketetapan MPR RI (2) UUD 1945 (3) UU/ Peraturan Pemerintah Pengganti UU (4) Peraturan Presiden (5) Peraturan Pemerintah (6) Peraturan Daerah Provinsi (7) Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota Tata urutan peraturan perundang- undangan yang benar adalah .... (2) - (1) - (4) - (5) - (3) - (6) - (7) (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) (2) - (1) - (3) - (5) - (4) - (6) - (7) (1) - (2) - (3) - (5) - (4) - (6) - (7) (2) - (1) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) 25. Pengukuhan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) selebar 200 mil diukur dari garis dasar disahkan dengan UU RI Nomor ... 4/ 1983 Tanggal 20 November 1983 5/ 1983 Tanggal 19 November 1983 5/ 1983 Tanggal 18 November 1983 3/ 1983 Tanggal 21 November 1983 6/ 1983 Tanggal 19 November 1983 26. Salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila adalah .... Memperlakukan secara adil dalam bidang hukum, ekonomi, kebudayaan dan sosial menjaga persatuan dan kesatuan bangsa mengembangkan musyawarah untuk mufakat menjalankan perintah Tuhan sesuai dengan agama yang dianut memahami konsep nilai kemanusiaan yang lengkap, adil dan bermutu tinggi 27. Keberagaman bangsa merupakan salah satu nilai yang sangat positif bagi bangsa Indonesia yaitu .... penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara sumber perpecahan bangsa kerawanan disintegrasi bangsa kekayaan bangsa potensi terjadinya konflik 28. Pasal 29 UUD 1945 ayat (2) menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, kebebasan beragama diartikan sebagai .... kebebasan untuk menjalankan ibadah agama dimana dan kapan saja kebebasan melakukan penyembahan dan membentuk aliran kepercayaan yang baru kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan kebebasan untuk menentukan dan memilih agama yang dianut serta berpindah pindah keyakinan kebebasan untuk memeluk atau tidak memeluk agama yang tidak resmi 29. Tujuan pancasila dirumuskan apabila dilihat dari landasan historis adalah... cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia dasar negara Indonesia merdeka kepribadian bangsa Indonesia pandangan hidup bangsa sebagai jalan hidup bangsa 30. Prinsip dasar pemikiran tentang hak asasi manusia yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 adalah .... Pernyataan pendapat yang berbeda dengan orang lain adalah suatu kewajaran Setiap orang bersamaan kedudukannya dalam bidang hukum Mencari penghidupan yang layak adalah suatu kewajiban Seseorang tidak dapat dikatakan bersalah apabila belum dibuktikan di pengadilan Pernyataan kemerdekaan itu adalah hak bangsa Indonesia 31. Dalil subjektif yang terdapat pada alenia pertama pembukaan UUD 1945 adalah .... penjajahan merusak tatanan kehidupan bangsa - bangsa di dunia kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia penjajahan harus ditentang dan dihapuskan di seluruh dunia penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan 32. Pusat Tenaga Rakyat atau Putera adalah organisasi yang dibentuk pemerintah Jepang di Indonesia pada 16 April 1943 dan dipimpin oleh Empat Serangkai, kecuali... M.Hatta H.O.S Tjokroaminoto Ir.Soekarno Dr. Cipto Mangunkusumo Ki Hajar Dewantoro 33. Contoh perilaku yang tepat terhadap UUD 1945 hasil amandemen yaitu .... membandingkan naskah UUD 1945 dengan UUD negara lain cukup mensosialisasikan nilai- nilai UUD 1945 kepada rekan sejawat melaksanakan UUD 1945 dalam kehidupan sehari- hari cukup mempelajari nilai- nilai UUD 1945 di dalam kehidupan sehari- hari melaksanakan nilai- nilai UUD 1945 di dalam kehidupan sehari- hari 34. Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah karena alasan yuridis, karena .... merupakan ketetapan para pendiri bangsa pembukaan UUD 1945 melekat erat dengan terbentuknya negara berhubungan dengan nasib warga negara merupakan suatu ketetapan yang turun temurun pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental 35. Negara merupakan organisasi kekuasaan yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, oleh karena itu harus .... Memperhatikan kesempatan berusaha Memberikan pelayanan terbaik Melestarikan kehidupan setiap suku Mengutamakan pembangunan ekonomi Memajukan kesejahteraan umum 36. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan arah pandang wawasan nusantara ke dalam adalah .... mengembangkan suatu kerjasama dan saling hormat menghormati ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba beubah mencerdaskan segenap bangsa Indonesia menjamin perwujudan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional baik alamiah maupun aspek sosial 37. Cita- cita mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual menjadikan Pancasila sebagai .... Falsafah hidup Cita- cita dan tujuan negara Sumber hukum Dasar negara Pandangan hidup 38. Pancasila merupakan sikap mental dan tingkah laku bangsa Indonesia yang berciri khas, hal tersebut merupakan penjabaran kedudukan Pancasila sebagai .... Cara hidup bangsa Indonesia Cita- cita bangsa Ideologi negara Kepribadian bangsa Indonesia Dasar negara 39. Dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai... dasar negara dasar kenegaraan dasar ketatanegaraan dasar perjuangan bangsa dasar beragama 40. Persyaratan untuk perubahan UUD 1945 oleh sidang MPR harus dihadiri oleh .... sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sekurang-kurangnya 1/2 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan putusan 50 persen ditambah satu dari jumlah seluruh anggota MPR sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan disetujui dengan jumlah minimal 1/2 jumlah anggota semua anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat 1 out of
