TWK Selamat datang siswa bimbel Raja Wiksa. Selamat mengerjakan ujian. Jangan lupa berdoa dan kerjakan soal ujian ini dengan jujur. Nama Email 1. Perjanjian antara Indonesia -Belanda pada masa mempertahankan Republik Proklamasi yang menghasilkan pengakuan de fakto RIS terhadap Jawa, Madura dan Sumatra ialah ... Perjanjian Balibo Perjanjian Renvile KMB Perjanjian Linggarjati Konferensi Den Haag 2. Dalam sengketa Indonesia -Belanda, Australia muncul sebagai pihak ketiga, dalam Komisi Tiga Negara , dua negara yang lain adalah … belgia, AS China, Inggris AS, China AS, Australia Swedia, AS 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila.... Diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Agung untuk memerika, mengadili, dan memutus pendapat DPR Diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum; Telah mendapat keputusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Diusulkan Dewan Perwakilan Daerah, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; Diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden; 4. Berdasarkan pengertian pokoknya, Pancasila dalam bentuknya yang sekarang ini berfungsi antara lain: Sebagai dasar yang statis Sebagai penuntun proklamasi. Sebagai etika pergaulan Sebagai pandangan bernegara Sebagai alat pengayoman 5. Yang termasuk penyebab kemunduran VOC adalah... Anggaran untuk pegawai terlalu kecil Hasil ekspor yang semakin menurun Sesuai dengan semangat liberalisme dalam ekonomi VOC mengalami surplus keuangan Banyaknya anggota VOC yang korupsi 6. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 telah menghasilkan keputusan penting bagi kehidupan kenegaraan Indonesia, yaitu … Penetapan anggota PPKI Penggantian anggota PPKI Persetujuan anti penjajahan Pengesahan UUD 1945 Pembubaran BPUPKI 7. Rafles yang menjadi Gubernur Inggris di Indonesia (1811 -1816) mengadakan beberapa perubahan, antara lain perubahan dalam bidang ekonomi sep erti ... Pengusaha pribumi memperoleh kembali kekuasaan untuk mengatur pajak wilayahnya Kerja paksa atau rodi dikurangi Rakyat diharuskan menanam tanaman yang telah ditentukan oleh pihak penguasa kolonial Penyerahan hasil bumi Pemerintah menjadi pemilik seluruh tanah dan yang menggarap tanah harus membayar sewa 8. Usaha-usaha pemerintah militer Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia adalah, kecuali ... Mengijinkan berbahasa belanda Mempertebal rasa kebangsaan Indonesia Mengijinkan Sang Merah Putih berkibar disamping bendera Jepang Meningkatkan pendidikan tanpa membedakan golongan Mengijinkan menyanyikan lagu garuda pancasila 9. konsekuensi logis dengan dituangkannya rumusan pancasila ke dalam pembukaan UUD 1945 yaitu... pancasila secara yuridis konstitusional telah secara formal menjadi Dasar Negara Republik Indonesia nilai-nila pancasila harus dilaksanakan secara benar dan konsekuen pancasila berwujud dan bersifat filosofis dan secara praktis nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup bangsa Indonesia pancasila harus dapat dilestarikan dan diwariskan kepada generasi penerus pancasila resmi menjadi pandangan hidup bangsa 10. Pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo I telah diupayakan dengan system ekonomi baru yang disebut system Ali Baba Tujuannya adalah ... Meningkatkan hubungan dagang dengan Cina Memajukan pengusaha pribumi Meningkatkan peranan pengusa ha nonpribumi dan pribumi Meningkatkan hubungan perdagangan dengan Belanda Memajukan Pengusaha non -pribumi 11. Demokrasi yang dianut Bangsa Indonesia saat ini adalah demokrasi …. Liberal Pancasila Parlementer Terpimpin Individualis 12. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI adalah badan yang bertugas ... Menyusun Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka; Menyusun Rancangan Pasal-pasal UUD 1945. menetapkan UUD 1945 menyusun dasar negara Menyusun Rancangan Pembukaan UUD 1945 13. Kitab-kitab sastra yang diciptakan pada jaman Majapahit, kecuali... Kitab Pararaton Kitab Negara Kertagama Kitab Jayabaya Kitab Sundayana Kitab Sutasoma 14. Latar belakang dikeluarkannya dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah ... Kehidupan ekonomi Indonesia terbengkalai Instabilitas dalam bidang politik Parlemen terlalu kuat Konstituante belum berhasil membuat konstitusi baru dominasi PKI 15. Kedudukan hukum Pancasila ialah... Sebagai sumber dari segala sumber hukum Sebagai sumber hukum dasar nasional Sebagai sumber dari segala sumber hukum negara Sebagai konvensi. Sebagai konstitusi negara 16. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, yang secara harfiah berarti: lima norma Lima asas atau lima dasar Lima petunjuk Lima pokok pikiran Lima pedoman. 17. Pokok-pokok pikiran yang mengandung pancaran dari falsafah negara, Pancasila, terkandung dalam.... Alinea 3 Alinea 1 dan 4 Alinea 4 Alinea 2 Alinea 1 18. Kedudukan dan wewenang Komisi Yudisial.... Bebas dari kekuasaan-kekuasaan Negara lainnya dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan; Lembaga peradilan yang mandiri sejajar dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi; Komisi independen yang berwenang mengawasi lembaga-lembaga Negara; lembaga pengawas Mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 19. Makna yang terkandung dalam Alinea kedua adalah menunjukkan.... Tujuan nasional negara Indonesia dirumuskan dengan "... Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...". Mengandung suatu pernyataan subyektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan. cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia Menunjukkan kebanggaan dan penghargaan kita akan perjuangan bangsa Indonesia selama ini. Alinea ini mengungkapkan suatu dalil obyektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. 20. UUD Sementara 1950 berlaku sejak berlakunya sejak …. 17 Agustus 1950 17 September 1950 27 Desember 1950 Dekrit Presiden 5 Juli 1950 18 Agustus 1945 21. Tujuan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah ... Membentuk kabinet Merumuskan dasar Negara Mempersatukan seluruh potensi rakyat Mempersiapkan masalah ketatanegaraan Mempersiapkan proklamasi kemerdekaan 22. Pokok pikiran ketiga, yang terkandung dalam Pembukaan UndangUndang Dasar 1945 ialah.... “Negara hendak mendepankan hak asasi manusia” "Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”. "Negara ... begitu bunyinya ... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Ialah "negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. 23. Presiden dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh menterimenteri.... Menteri memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat; menteri kabinet bersama kapolri Menteri adalah wakil partai politik pendukung Presiden; Menteri yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sidang kabinet. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden; 24. Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah ... Untuk mempelajari hal -hal yang penting mengenai masalah tata pemerintahan Indonesia Merdeka Menyusun pembentukan negara Merumuskan Dasar Filsafat Negara Merumuskan tujuan Dasar Negara Indonesia Mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 25. Berikut ini merupakan akibat dari pelaksanaan tanam paksa di Indonesia Pengurangan produksi komoditi ekspor Kelaparan terjadi di Cirebon, Demak dan Grobogan Kecaman hebat dari golongan liberal Belanda Masyarakat Indonesia menjadi makmur Persiapan kearah modernisasi 26. Menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sebagai cerminan dari prinsip kabinet …. kuasi presidensiil parlementer presidensiil terpimpin kuasi parlementer 27. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, untuk pertama kalinya Presiden dan Wakil Presiden diangkat oleh ... Komite Persiapan Nasional Indonesia Pusat Badan Penyelidik Usaha -Usaha Kemerdekaan Indonesia Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Majelis Permusyawarahan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat 28. Pada tanggal 7 September 1944, dibentuk badan yang bernama Dokuritsu Zyunbi Choosakai (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI) yang diketuai oleh ? Add description here! Drs. Moh. Hatta, Ir. Soekarno Dr. Radjiman Wedyodiningrat R.P. Soeroso b. Moh. Yamin 29. Hasil persetujuan Linggarjati (1947) memutuskan, kecuali ... Pemerintah Belanda mengakui RI secara de facto, meliputi Jawa, Madura, dan Sumatra RIS mempunyai wakil dalam parlemen Belanda RIS dan Pemerintah Belanda merupakan Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Juliana sebagai kepala UNI Rencana dibentuknya negara bagian di Indonesia Akan segera diben tuk Republik Indonesia Serikat 30. Selain berdasarkan peranannya dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, fungsi Pancasila dapat dibedakan pula berdasarkan : Sejarah penyusunannya Bunyi rumusannya Lingkup jangkauan sasarannya lambangnya Susunan sila-silanya. 31. Keruntuhan kerajaan Demak setelah terjadinya perang saudara dan melemahnya struktur pemerintahan federasi membawa dampak yaitu.. tidak ada lagi kerajaan yang mampu menguasai perdagangan internasional Munculnya kerajaan-kerajaan yang sanggup menghadapi bangsa asing Pusat kekuasaan berpindah ke daerah pedalaman Jawa Timur Tidak adanya lagi kerajaan maritim yang besar Tidak ada lagi kerajaan yang sanggup menghadapi bangsa asing 32. Salah satu perwujudan dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila adalah... Sikap otoriter arogansi Individualisme tertutup Toleransi 33. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain.... mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undangundang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang; mengadili tindak pidana korupsi Mengadili sengketa peraturan pelaksanaan tentang otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama. menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar; Untuk mengadili pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara; 34. Dalam kurun waktu 1945-1949 terjadi hal-hal sebagai berikut:... Sejak tanggal 14 Nopember 1945, kekuasaan pemerintah dipegang oleh Presiden. bersama MPR. konstitusi menjadi UUDS Diperlakukan pasal V Aturan Peralihan UUD 1945 (asli). Lembaga-lembaga tinggi negara sudah dibentuk berdasarkan ketentuan UUD 1945. Komite Nasional Pusat yang semula hanya sebagai pembantu Presiden menjadi badan yang memegang kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara. 35. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah.... Pimpinan DPR secara bersama-sama; Ketua Mahkamah Agung. Pimpinan MPR secara bersama-sama; Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama sama; menteri dalam negeri bersama kapolri 36. Indonesia sebagai negara kesatuan, sejak tanggal 27 Desember 1949, berubah menjadi negara Federal Republik Indonesia Serikat (RIS). Dalam periode ini… Kontitusi RIS diberlakukan di seluruh Wilayah Indonesia Timur, kecuali negara bagian Republik Indonesia (Jogjakarta) tetap memberlakukan UUD 1945. rancangan konstitusi RIS disepakati bersama antara wakil-wakil pemerintah Republik Indonesia (Jogjakarta) dengan wakil-wakiI pemerintah negara-negara bagian RIS lainnya yaitu wakil-wakil pemerintah negara BFO. Presiden sebagai kepala pemerintahan, bertanggung jawab kepada MPR. Konstitusi RIS menganut sistem presidensial. konstitusi RIS berbentuk negara kesatuan 37. Meskipun Sebagai suatu paham filosofis, Pancasila mengandung dua pengertian pokok, yaitu... Sebagai ideologi dan dasar hukum Sebagai hukum dasar dan sebagai ajaran moral. Sebagai ilmu filsafat dan sebagai tuntunan hidup. Sebagai pandangan hidup dan sebagai dasar negara. Sebagai norma kesusilaan dan sebagai norma sopan santun. 38. Propaganda pemerintah Jepang di Indonesia dikenal dengan Gerakan 3A. Pada tahun 1943, gerakan ini diubah menjadi Putera dan beranggotakan tokoh -tokoh pergerakan nasional di bawah ini, kecuali Ki Hadjar Dewantoro Ki Haji Mas Mansyur Muhammad Hatta Soekarno Muhammad Yamin 39. Sebagai hukum dasar UUD juga sebagai alat kontrol, artinya ... sebagai dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara harus dilaksanakan dan ditaati. UUD bersifat mengikat terhadap Pemerintah, setiap Lembaga Negara/Masyarakat, setiap WNRI dan penduduk di RI. UUD merupakan sumber hukum tertulis (tertinggi) mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan UUD 1945. UUD merupakan landasan hukum 40. Panitia Kemerdekaan Indonesia/PPKI), bertugas mengatur pemindahan kekuasaan (transfer of authority) dari Pemerintah Jepang kepada Pemerintah Indonesia, yang ketua dan wakilnya ... Mr. Muh. Yamin dan Prof. Soepomo Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta. Dr. Radjiman Wedyodiningrat dan R.P. Soeroso, Mr. A. Subardjo dan Mr. A. A. Maramis Ir. Soekarno dan Mr. Muh. Yamin 1 out of
