TWK Selamat datang siswa bimbel Raja Wiksa. Selamat mengerjakan ujian. Jangan lupa berdoa dan kerjakan soal ujian ini dengan jujur. Nama Email 1. Perjanjian antara Indonesia -Belanda pada masa mempertahankan Republik Proklamasi yang menghasilkan pengakuan de fakto RIS terhadap Jawa, Madura dan Sumatra ialah ... Perjanjian Linggarjati Perjanjian Renvile Konferensi Den Haag KMB Perjanjian Balibo 2. Berikut ini merupakan akibat dari pelaksanaan tanam paksa di Indonesia Kecaman hebat dari golongan liberal Belanda Pengurangan produksi komoditi ekspor Persiapan kearah modernisasi Masyarakat Indonesia menjadi makmur Kelaparan terjadi di Cirebon, Demak dan Grobogan 3. Salah satu perwujudan dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila adalah... Toleransi tertutup arogansi Sikap otoriter Individualisme 4. Menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sebagai cerminan dari prinsip kabinet …. kuasi presidensiil presidensiil terpimpin kuasi parlementer parlementer 5. Keruntuhan kerajaan Demak setelah terjadinya perang saudara dan melemahnya struktur pemerintahan federasi membawa dampak yaitu.. Tidak ada lagi kerajaan yang sanggup menghadapi bangsa asing Tidak adanya lagi kerajaan maritim yang besar Pusat kekuasaan berpindah ke daerah pedalaman Jawa Timur Munculnya kerajaan-kerajaan yang sanggup menghadapi bangsa asing tidak ada lagi kerajaan yang mampu menguasai perdagangan internasional 6. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 telah menghasilkan keputusan penting bagi kehidupan kenegaraan Indonesia, yaitu … Persetujuan anti penjajahan Pengesahan UUD 1945 Pembubaran BPUPKI Penggantian anggota PPKI Penetapan anggota PPKI 7. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, untuk pertama kalinya Presiden dan Wakil Presiden diangkat oleh ... Badan Penyelidik Usaha -Usaha Kemerdekaan Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Komite Persiapan Nasional Indonesia Pusat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Majelis Permusyawarahan Rakyat 8. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah.... Pimpinan MPR secara bersama-sama; Pimpinan DPR secara bersama-sama; Ketua Mahkamah Agung. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama sama; menteri dalam negeri bersama kapolri 9. Rafles yang menjadi Gubernur Inggris di Indonesia (1811 -1816) mengadakan beberapa perubahan, antara lain perubahan dalam bidang ekonomi sep erti ... Pemerintah menjadi pemilik seluruh tanah dan yang menggarap tanah harus membayar sewa Pengusaha pribumi memperoleh kembali kekuasaan untuk mengatur pajak wilayahnya Kerja paksa atau rodi dikurangi Rakyat diharuskan menanam tanaman yang telah ditentukan oleh pihak penguasa kolonial Penyerahan hasil bumi 10. Sebagai hukum dasar UUD juga sebagai alat kontrol, artinya ... UUD merupakan sumber hukum tertulis (tertinggi) mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan UUD 1945. UUD bersifat mengikat terhadap Pemerintah, setiap Lembaga Negara/Masyarakat, setiap WNRI dan penduduk di RI. sebagai dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara harus dilaksanakan dan ditaati. UUD merupakan landasan hukum 11. Meskipun Sebagai suatu paham filosofis, Pancasila mengandung dua pengertian pokok, yaitu... Sebagai ideologi dan dasar hukum Sebagai pandangan hidup dan sebagai dasar negara. Sebagai norma kesusilaan dan sebagai norma sopan santun. Sebagai ilmu filsafat dan sebagai tuntunan hidup. Sebagai hukum dasar dan sebagai ajaran moral. 12. Kitab-kitab sastra yang diciptakan pada jaman Majapahit, kecuali... Kitab Pararaton Kitab Sundayana Kitab Jayabaya Kitab Sutasoma Kitab Negara Kertagama 13. Indonesia sebagai negara kesatuan, sejak tanggal 27 Desember 1949, berubah menjadi negara Federal Republik Indonesia Serikat (RIS). Dalam periode ini… rancangan konstitusi RIS disepakati bersama antara wakil-wakil pemerintah Republik Indonesia (Jogjakarta) dengan wakil-wakiI pemerintah negara-negara bagian RIS lainnya yaitu wakil-wakil pemerintah negara BFO. Presiden sebagai kepala pemerintahan, bertanggung jawab kepada MPR. Kontitusi RIS diberlakukan di seluruh Wilayah Indonesia Timur, kecuali negara bagian Republik Indonesia (Jogjakarta) tetap memberlakukan UUD 1945. Konstitusi RIS menganut sistem presidensial. konstitusi RIS berbentuk negara kesatuan 14. konsekuensi logis dengan dituangkannya rumusan pancasila ke dalam pembukaan UUD 1945 yaitu... pancasila berwujud dan bersifat filosofis dan secara praktis nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup bangsa Indonesia pancasila secara yuridis konstitusional telah secara formal menjadi Dasar Negara Republik Indonesia pancasila resmi menjadi pandangan hidup bangsa pancasila harus dapat dilestarikan dan diwariskan kepada generasi penerus nilai-nila pancasila harus dilaksanakan secara benar dan konsekuen 15. Dalam sengketa Indonesia -Belanda, Australia muncul sebagai pihak ketiga, dalam Komisi Tiga Negara , dua negara yang lain adalah … AS, China Swedia, AS AS, Australia China, Inggris belgia, AS 16. Hasil persetujuan Linggarjati (1947) memutuskan, kecuali ... RIS dan Pemerintah Belanda merupakan Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Juliana sebagai kepala UNI RIS mempunyai wakil dalam parlemen Belanda Rencana dibentuknya negara bagian di Indonesia Pemerintah Belanda mengakui RI secara de facto, meliputi Jawa, Madura, dan Sumatra Akan segera diben tuk Republik Indonesia Serikat 17. Kedudukan hukum Pancasila ialah... Sebagai sumber dari segala sumber hukum Sebagai sumber hukum dasar nasional Sebagai konstitusi negara Sebagai sumber dari segala sumber hukum negara Sebagai konvensi. 18. Propaganda pemerintah Jepang di Indonesia dikenal dengan Gerakan 3A. Pada tahun 1943, gerakan ini diubah menjadi Putera dan beranggotakan tokoh -tokoh pergerakan nasional di bawah ini, kecuali Muhammad Yamin Soekarno Muhammad Hatta Ki Hadjar Dewantoro Ki Haji Mas Mansyur 19. Pokok pikiran ketiga, yang terkandung dalam Pembukaan UndangUndang Dasar 1945 ialah.... "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”. "Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". “Negara hendak mendepankan hak asasi manusia” Ialah "negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. "Negara ... begitu bunyinya ... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." 20. Pokok-pokok pikiran yang mengandung pancaran dari falsafah negara, Pancasila, terkandung dalam.... Alinea 2 Alinea 1 Alinea 4 Alinea 1 dan 4 Alinea 3 21. Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila.... Diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden; Diusulkan Dewan Perwakilan Daerah, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; Telah mendapat keputusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Agung untuk memerika, mengadili, dan memutus pendapat DPR Diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum; 22. Selain berdasarkan peranannya dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, fungsi Pancasila dapat dibedakan pula berdasarkan : lambangnya Sejarah penyusunannya Lingkup jangkauan sasarannya Bunyi rumusannya Susunan sila-silanya. 23. Berdasarkan pengertian pokoknya, Pancasila dalam bentuknya yang sekarang ini berfungsi antara lain: Sebagai dasar yang statis Sebagai alat pengayoman Sebagai penuntun proklamasi. Sebagai etika pergaulan Sebagai pandangan bernegara 24. Pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo I telah diupayakan dengan system ekonomi baru yang disebut system Ali Baba Tujuannya adalah ... Meningkatkan peranan pengusa ha nonpribumi dan pribumi Memajukan pengusaha pribumi Memajukan Pengusaha non -pribumi Meningkatkan hubungan dagang dengan Cina Meningkatkan hubungan perdagangan dengan Belanda 25. Yang termasuk penyebab kemunduran VOC adalah... VOC mengalami surplus keuangan Banyaknya anggota VOC yang korupsi Sesuai dengan semangat liberalisme dalam ekonomi Hasil ekspor yang semakin menurun Anggaran untuk pegawai terlalu kecil 26. Panitia Kemerdekaan Indonesia/PPKI), bertugas mengatur pemindahan kekuasaan (transfer of authority) dari Pemerintah Jepang kepada Pemerintah Indonesia, yang ketua dan wakilnya ... Mr. A. Subardjo dan Mr. A. A. Maramis Dr. Radjiman Wedyodiningrat dan R.P. Soeroso, Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta. Ir. Soekarno dan Mr. Muh. Yamin Mr. Muh. Yamin dan Prof. Soepomo 27. Demokrasi yang dianut Bangsa Indonesia saat ini adalah demokrasi …. Pancasila Liberal Individualis Parlementer Terpimpin 28. Dalam kurun waktu 1945-1949 terjadi hal-hal sebagai berikut:... Sejak tanggal 14 Nopember 1945, kekuasaan pemerintah dipegang oleh Presiden. bersama MPR. konstitusi menjadi UUDS Diperlakukan pasal V Aturan Peralihan UUD 1945 (asli). Komite Nasional Pusat yang semula hanya sebagai pembantu Presiden menjadi badan yang memegang kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara. Lembaga-lembaga tinggi negara sudah dibentuk berdasarkan ketentuan UUD 1945. 29. Makna yang terkandung dalam Alinea kedua adalah menunjukkan.... Menunjukkan kebanggaan dan penghargaan kita akan perjuangan bangsa Indonesia selama ini. Alinea ini mengungkapkan suatu dalil obyektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Tujuan nasional negara Indonesia dirumuskan dengan "... Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...". Mengandung suatu pernyataan subyektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan. cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia 30. Presiden dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh menterimenteri.... Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden; Menteri adalah wakil partai politik pendukung Presiden; Menteri memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat; Menteri yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sidang kabinet. menteri kabinet bersama kapolri 31. Usaha-usaha pemerintah militer Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia adalah, kecuali ... Mengijinkan Sang Merah Putih berkibar disamping bendera Jepang Mempertebal rasa kebangsaan Indonesia Mengijinkan berbahasa belanda Mengijinkan menyanyikan lagu garuda pancasila Meningkatkan pendidikan tanpa membedakan golongan 32. Kedudukan dan wewenang Komisi Yudisial.... Mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Lembaga peradilan yang mandiri sejajar dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi; Bebas dari kekuasaan-kekuasaan Negara lainnya dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan; Komisi independen yang berwenang mengawasi lembaga-lembaga Negara; lembaga pengawas 33. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, yang secara harfiah berarti: Lima petunjuk Lima pedoman. Lima asas atau lima dasar lima norma Lima pokok pikiran 34. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI adalah badan yang bertugas ... menyusun dasar negara Menyusun Rancangan Pasal-pasal UUD 1945. Menyusun Rancangan Pembukaan UUD 1945 Menyusun Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka; menetapkan UUD 1945 35. Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah ... Menyusun pembentukan negara Merumuskan tujuan Dasar Negara Indonesia Untuk mempelajari hal -hal yang penting mengenai masalah tata pemerintahan Indonesia Merdeka Merumuskan Dasar Filsafat Negara Mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 36. Latar belakang dikeluarkannya dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah ... Instabilitas dalam bidang politik Konstituante belum berhasil membuat konstitusi baru dominasi PKI Parlemen terlalu kuat Kehidupan ekonomi Indonesia terbengkalai 37. UUD Sementara 1950 berlaku sejak berlakunya sejak …. Dekrit Presiden 5 Juli 1950 17 September 1950 18 Agustus 1945 27 Desember 1950 17 Agustus 1950 38. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain.... menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar; mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undangundang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang; mengadili tindak pidana korupsi Untuk mengadili pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara; Mengadili sengketa peraturan pelaksanaan tentang otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama. 39. Pada tanggal 7 September 1944, dibentuk badan yang bernama Dokuritsu Zyunbi Choosakai (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI) yang diketuai oleh ? Add description here! Moh. Yamin Ir. Soekarno Dr. Radjiman Wedyodiningrat Drs. Moh. Hatta, R.P. Soeroso b. 40. Tujuan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah ... Merumuskan dasar Negara Mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Membentuk kabinet Mempersiapkan masalah ketatanegaraan Mempersatukan seluruh potensi rakyat 1 out of
