Posted on 4 Agustus 2022 by rajawiksaTWK 3 Selamat datang Siswa Bimbel Raja Wiksa Nama Email 1. Masyarakat yang dicita- citakan dalam ideologi Pancasila adalah masyarakat yang dijiwai dan mencerminkan nilai- nilai dasar yang terkandung dalam pancasila yaitu .... masyarakat yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa semua jawaban benar masyarakat yang berkedaulatan rakyat dengan mengutamakan musyawarah dan berkeadilan sosial masyarakat yang bersatu dalam perbedaan masyarakat yang bertoleransi, menjunjung tinggi nilai- nilai kemanusiaan 2. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara republik Indonesia sejak .... 16 Agustus 1945 18 Agustus 1945 14 Agustus 1945 17 Agustus 1945 1 Juni 1945 3. Suatu batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil ke arah laut disebut batas ... Laut Teritorial Batas kedaulatan Daerah Pabean Zona Ekonomi Ekslusif Landas kontinen 4. Berikut ini merupakan wujud sikap menjunjung tinggi nilai persatuan Indonesia adalah .... mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan lingkungan masyarakatnya memperlakukan setiap orang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhlk Tuhan yang Maha Esa tidak memaksakan agama atau kepercayaannya kepada orang lain selalu mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama 5. Peristiwa yang melatarbelakangi dibentuknya Pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukittinggi adalah Konfferensi Meja Bundar Perjanjian Roem Royen Agresi Militer Belanda II Agresi militer Belanda I Perjanjian Renville 6. Bentuk negara Indonesia sebagai NKRI diatur pada Pasal .... UUD 1945 Pasal 2 ayat (1) Pasal 1 ayat (1) Pasal 1 ayat (2) Pasal 2 ayat (2) Pasal 1 ayat (3) 7. Pasal 29 UUD 1945 ayat (2) menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, kebebasan beragama diartikan sebagai .... kebebasan untuk memeluk atau tidak memeluk agama yang tidak resmi kebebasan untuk menjalankan ibadah agama dimana dan kapan saja kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan kebebasan untuk menentukan dan memilih agama yang dianut serta berpindah pindah keyakinan kebebasan melakukan penyembahan dan membentuk aliran kepercayaan yang baru 8. Di bawah ini yang bukan merupakan batas- batas keterbukaan ideologi Pancasila adalah Penciptaan norma baru tanpa harus melalui konsensus Larangan terhadap ideologi komunis Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat Mencegah berkembangnya paham liberal Stabilitas nasional yang dinamis 9. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki nilai- nilai dasar yang bersifat dinamis, artinya .... kaku dalam penerapannya berkembang sesuai dengan perubahan dan tuntutan masyarakat bertentangan dengan ideologi lain di dunia dapat menyaring ideologi lain yang sejenis menghasilkan sifat fanatik yang tidak logis 10. Pancasila merupakan kesepakatan nasional bangsa baik sebelum maupun sesudah proklamasi. Hal ini merupakan fungsi dan peranan Pancasila sebagai .... Perjanjian luhur Dasar negara Sumber dari segala sumber hukum Kepribadian bangsa Pandangan hidup 11. Perhatikan hal- hal berikut ini, (1) masih bersifat umum dan belum operasional (2) diperlukan perumusan aturan pelaksana sebagai penjabaran dari Pancasila dan UUD 1945 (3) konsep nilai tidak dapat diubah lagi, perubahan nilai sama saja dengan membubarkan negara Kesatuan RI Ciri- ciri nilai diatas merupakan bentuk dari nilai .... fundamental dasar praksis instrumental vital 12. Hasil kerjasama dan hubungan antara sesama negara ASEAN adalah .... makin berkembangnya pembangunan batas regional yang jelas stabilitas regional yang selaras pertahanan keamanan yang kuat kawasan yang tertata lingkungannya 13. Hal yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru adalah ... Politik ekonomi berdikari Tidak menjaga kestabilan harga pengadaan 9 bahan pokok \Nasionalisasi perusahaan asing Politik bebas aktif ekonomi System anggaran belanja Negara yang berimbang 14. Dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai... dasar kenegaraan dasar perjuangan bangsa dasar beragama dasar ketatanegaraan dasar negara 15. Negara merupakan organisasi kekuasaan yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, oleh karena itu harus .... Memperhatikan kesempatan berusaha Mengutamakan pembangunan ekonomi Melestarikan kehidupan setiap suku Memberikan pelayanan terbaik Memajukan kesejahteraan umum 16. Cita- cita mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual menjadikan Pancasila sebagai .... Falsafah hidup Pandangan hidup Cita- cita dan tujuan negara Dasar negara Sumber hukum 17. Wawasan Nusantara memiliki kedudukan penting sebagai .... pandangan masyarakat Indonesia tolak ukur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara landasan dasar dari setiap perilaku dalam kehidupan sehari- hari dasar penghayatan terhadap nilai- nilai Pancasila landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional 18. Pancasila merupakan sikap mental dan tingkah laku bangsa Indonesia yang berciri khas, hal tersebut merupakan penjabaran kedudukan Pancasila sebagai .... Kepribadian bangsa Indonesia Cita- cita bangsa Ideologi negara Cara hidup bangsa Indonesia Dasar negara 19. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945, setelah diamandemen anggota MPR terdiri atas .... Presiden dan menteri DPR dan presiden DPR dan DPD anggota partai politik DPR dan Presiden 20. Contoh perilaku yang tepat terhadap UUD 1945 hasil amandemen yaitu .... melaksanakan UUD 1945 dalam kehidupan sehari- hari melaksanakan nilai- nilai UUD 1945 di dalam kehidupan sehari- hari membandingkan naskah UUD 1945 dengan UUD negara lain cukup mempelajari nilai- nilai UUD 1945 di dalam kehidupan sehari- hari cukup mensosialisasikan nilai- nilai UUD 1945 kepada rekan sejawat 21. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan arah pandang wawasan nusantara ke dalam adalah .... mengembangkan suatu kerjasama dan saling hormat menghormati terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba beubah menjamin perwujudan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional baik alamiah maupun aspek sosial mencerdaskan segenap bangsa Indonesia ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial 22. Keberagaman bangsa merupakan salah satu nilai yang sangat positif bagi bangsa Indonesia yaitu .... sumber perpecahan bangsa potensi terjadinya konflik penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara kekayaan bangsa kerawanan disintegrasi bangsa 23. Pancasila merupakan pedoman yang bisa dilakukan oleh manusia biasa. Hal ini merupakan .... Pelaksanaan yang manusiawi Kodrat manusia Indonesia Petunjuk perilaku manusia pada umumnya hubungan wajar yang tibal balik Penuntun sikap dan tingkah laku manusia Indonesia 24. Prinsip dasar pemikiran tentang hak asasi manusia yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 adalah .... Seseorang tidak dapat dikatakan bersalah apabila belum dibuktikan di pengadilan Mencari penghidupan yang layak adalah suatu kewajiban Setiap orang bersamaan kedudukannya dalam bidang hukum Pernyataan kemerdekaan itu adalah hak bangsa Indonesia Pernyataan pendapat yang berbeda dengan orang lain adalah suatu kewajaran 25. Memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa merupakan wujud sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ke .... 2 4 3 5 1 26. Perhatikan peraturan perundang- undangan berikut ini, (1) Ketetapan MPR RI (2) UUD 1945 (3) UU/ Peraturan Pemerintah Pengganti UU (4) Peraturan Presiden (5) Peraturan Pemerintah (6) Peraturan Daerah Provinsi (7) Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota Tata urutan peraturan perundang- undangan yang benar adalah .... (1) - (2) - (3) - (5) - (4) - (6) - (7) (2) - (1) - (3) - (5) - (4) - (6) - (7) (2) - (1) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) (2) - (1) - (4) - (5) - (3) - (6) - (7) 27. Pusat Tenaga Rakyat atau Putera adalah organisasi yang dibentuk pemerintah Jepang di Indonesia pada 16 April 1943 dan dipimpin oleh Empat Serangkai, kecuali... Ki Hajar Dewantoro Dr. Cipto Mangunkusumo Ir.Soekarno M.Hatta H.O.S Tjokroaminoto 28. Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah karena alasan yuridis, karena .... merupakan ketetapan para pendiri bangsa pembukaan UUD 1945 melekat erat dengan terbentuknya negara merupakan suatu ketetapan yang turun temurun pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental berhubungan dengan nasib warga negara 29. Tujuan pancasila dirumuskan apabila dilihat dari landasan historis adalah... cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia dasar negara Indonesia merdeka pandangan hidup bangsa sebagai jalan hidup bangsa kepribadian bangsa Indonesia 30. UUD 1945 (sebelum amandemen) mengandung pasal- pasal yang terlalu fleksibel sehingga .... mendorong perpecahan menjadikan multitafsir (leih dari satu tafsir) mudah ditafsirkan mendorong berkembangnya korupsi sulit dipahami 31. Kebebasan beragama diartikan sebagai kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hal ini dijamin oleh pemerintah melalui .... Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 32. Unsur-unsur adanya Negara adalah .... Rakyat, kepala negara, UUD Wilayah, UUD, rakyat Rakyat, wilayah, pengakuan luar negeri Rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat Penduduk, kedaulatan, pengakuan luar negeri 33. Pengukuhan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) selebar 200 mil diukur dari garis dasar disahkan dengan UU RI Nomor ... 3/ 1983 Tanggal 21 November 1983 5/ 1983 Tanggal 19 November 1983 5/ 1983 Tanggal 18 November 1983 6/ 1983 Tanggal 19 November 1983 4/ 1983 Tanggal 20 November 1983 34. Tujuan yang paling tepat dilakukannya Amandemen UUD adalah .... Menyempurnakan berbagai aturan sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa Mempertahankan tradisi dan budaya bangsa Mengubah pembukaan UUD 1945 Merevisi kesalahan- kesalahan aturan dalam UUD 1945 Mengubah semua aturan yang berlaku dengan aturan yang baru dan lebih update 35. Dalil subjektif yang terdapat pada alenia pertama pembukaan UUD 1945 adalah .... penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan penjajahan harus ditentang dan dihapuskan di seluruh dunia penjajahan merusak tatanan kehidupan bangsa - bangsa di dunia kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan 36. Asal usul Pancasila menurut causa Formalis berarti .... Rumusan Pancasila dibentuk sebagaimana yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri Pancasila terdapat pada adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama bangsa Indonesia itu sendiri. Dasar negara Pancasila ang sah dibentuk dari calon dasar negara . Ideologi Pancasila merupakan gabungan dari ideologi bangsa di dunia 37. Sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain di dunia merupakan penjabaran Pancasila sila .... kelima pertama kedua ketiga keempat 38. Salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila adalah .... memahami konsep nilai kemanusiaan yang lengkap, adil dan bermutu tinggi Memperlakukan secara adil dalam bidang hukum, ekonomi, kebudayaan dan sosial mengembangkan musyawarah untuk mufakat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa menjalankan perintah Tuhan sesuai dengan agama yang dianut 39. Amandemen (perubahan) pertama UUD 1945 dalam sidang tahunan MPR RI Tahun 1999 mencakup pasal .... 1, 3, 6, 7, 11, 17, 22, 23, dan 24 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30 dan 36 5, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 20 dan 21 3, 6, 8, 11, 16, 23, 24 25, 31, 32, 33, 34, dan 37 . 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 21 40. Persyaratan untuk perubahan UUD 1945 oleh sidang MPR harus dihadiri oleh .... sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan putusan 50 persen ditambah satu dari jumlah seluruh anggota MPR sekurang-kurangnya 1/2 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat semua anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan disetujui dengan jumlah minimal 1/2 jumlah anggota sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat 1 out of
